SMSI Kantongi Rekomendasi Bupati, Kabid Aset Minta Bantuan Satpol PP ???

Ketua SMSI Kabupaten Mukomuko saat berkomunikasi dengan Kabid Aset Pemdakab Mukomuko.

SINARMUKOMUKO.COM – Ada apa dibalik rekomendasi bupati dengan Nomor Surat 01/SMSI/MM/III/2021 ?? Dan apa yang terjadi sepanjang tahun 2013 ?? Lantas Apa yang terjadi selama 2 bulan belakang ?? Mengapa Kabid Aset meminta bantuan Satpol PP ??

Ditulis oleh ; Meky Alka

Ada hal yang menarik dibalik surat rekomendasi dari bupati yang ditujukan ke bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Sebagaimana yang diterima Kepala Bidang Aset, Eka Purwanto diketahui isi surat tersebut berisi rekomendasi dari bupati untuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Mukomuko.

Dalam surat yang ditandatangani Bupati Mukomuko, H. Sapuan SE, MM, Ak, CA, CPA dengan Nomor Surat 01/SMSI/MM/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021. Diketahui isinya persetujuan atau telah disetujuinya sistem pinjam pakai eks rumah dinas dewan, dari bupati selaku kepala daerah yang diperuntukan untuk SMSI Kabupaten Mukomuko.

Menariknya, dari surat rekomendasi bupati tersebut justru seakan mendongkrak yang lama tidak diketahui. Yakni terkait status penempatan yang dilakukan inisial HS, salah satu oknum PNS disalah satu instansi pemerintahan Pemdakab Mukomuko. Ternyata HS bersama rekan-rekannya menempati eks rumah dinas dewan yang beralamatkan di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, sejak 2013 diduga tidak memiliki surat izin pinjam pakai dari Pemdakab Mukomuko. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid Aset, Eka Purwanto kepada awak media.

“Terkait legalitas pihak mereka (HS dan kawan-kawan,red) diduga tidak memiliki surat izin pinjam pakai atau Ilegal,” kata Eka.

Lanjutnya, menindaklanjuti pemberitahuan yang telah disampaikan kepada HS beserta kawan-kawan sejak 2 bulan lalu, namun tidak di indahkan (tetap menempati eks rumah dinas dewan,red). Pihaknya berencana akan meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Mukomuko dalam rangka menindaklanjuti surat rekomendasi dari bupati untuk segera mengosongkan eks rumah dinas dewan tersebut.

“Selama ini kami sudah sampaikan secara persuasif atau baik-baik. Tapi sampai sekarang juga belum diindahkan. Nanti dan nanti itulah selalu jawaban mereka. Kalau memang mereka juga belum keluar. Ya, terpaksa kita minta bantuan Satpol PP,” tegasnya.

Terpisah, ketika dikonfirmasi awak media, HS menyampaika bahwa, pihaknya akan segera mengosongkan rumah tersebut, menunggu mendapatkan kontrakan yang baru.

“Dari pihak aset sudah memperingati kami sebelumnya. Tapi kami masih minta toleransi untuk beberapa hari, sambil menunggu dapat kontrakan,” singkatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!