Pasal 69 dan 70, Reklamasi Terancam Pidana Serta Denda

SINARMUKOMUKO.COM – Dosen Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Ade Kosasih, SH, MH angkat bicara terkait reklamasi daerah aliran sungai di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko. Pasalnya sesuai yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) tentang melakukan kegiatan tanpa izin pemanfaatan ruang atau tidak mentaati tata ruang bisa dikenakan sanksi pidana hukuman 3 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000.-. Tidak hanya itu, dalam Pasal 70 ayat (1) yang menjelaskan apabila salam kegiatan tersebut mengakibatkan perubahan fungsi ruang, tentuny juga dapat diancam pidana 5 tahun dan denda Rp.1.000.000.000.-.

“Intinya jika merujuk pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka kedua pasal bisa saja dijadikan sebagai referensi dasar atau acara hukum mengenai kegiatan reklamasi yang terjadi di Mukomuko tersebut. Jika benar terbukti berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pelakunya bisa diancam pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, tidak bersifat alternatif. Jadi sebenarnya dal hal pemanfaatan tata ruang ini, memang kita tidak bisa main-main melihat ataupun memnyikapinya,” kata Ade.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa selain hharus memperhatikan dengan serius perihal rencana tata ruang dan fungsi sungai. Tentunya, juga harus memperhatikan dasar aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menjelaskan bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.

“Kalau memperoleh atau mendapatkan izin. Artinya diberikan lantaran dinilai dalam rangka melindungi, memlihara, dan atau mengamankan kelangsungan fungsi sungai serta sarana dan prasarananya. Tapi jika tidak mendapatkan izin laporan terjadi aktifitas dalam kegiatan reklamasi daerah aliran sungai tersebut dan dikethaui berdampak pada perubahan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Tata Ruang Wilayah dan mempengaruhi kelangsungan fungsi sungai. Maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan sudah pasti dianggap melanggar hukum,” tutupnya. (Meky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!