Nursalim : Register Perkara Harus Lebih Diperhatikan Selain Surat Pengajuan BPD

Waka II DPRD Mukomuko, Nursalim (meky/sinarmukomuko.com)

SINARMUKOMUKO.COM – Waka II DPRD Mukomuko, Nursalim angkat bicara terkait pemberhentian Kepala Desa (Kades) Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya, Suswandi yang dilakukan Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE, MM, Ak, CPA Ia menyampaikan pemberhentian terkesan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang.

“Jabatan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian untuk tugas kades diatur dalam UU yang sama di Pasal 26 ayat (4) Pasal 27 dan Pasal 28. Sedangkan terkait pemberhentian kades tertuang pada pasal 40 hingga pasal 47 sesuai kententuan butir yang berlaku,” kata Nursalim

Lebih jauh, Nursalim juga mengungkapkan bahwa selain merujuk pada surat pengajuan BPD yang dijadikan dasar untuk pemberhentian kades, hingga bupati mengeluarkan surat Keputusan Bupati Mukomuko, Nomor 100-234 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. Harusnya bupati juga bisa memperhatikan bahwa register perkara sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan sikap. Apalagi mengenai pemberhentian sudah diatur dalam Pasal 40 yang berbunyi bahwa Kepala Desa diberhentikan karena tiga hal yakni, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Selanjutnya pada pasal 41,42 dan 43 UU nomor 6 tahun 2014 berbunyi kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Sedangkan dalam surat Keputusan Bupati Nomor 102 Nomor100 – 234 Tahun 2021 tidak tertulis pemberhentian sementara namun hanya tertulis pemberhentian.

“Sekali lagi disebutkan bahwa kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana pebjara paling singjat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Artinya harus dilihat dulu hasil putusan dalam perkara. Jangan sampai nanti kejadian seperti waktu dulu, dimana ada kades yang akhirnya melakukan gugatan ke PTUN dan hasilnya kades tersebut memang. Nah pada saat itu tentu kepala daerah (bupati,red) jadi malu. Kejadian seperti ini tentunya jangan sampai terulang kembali,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, melihat yang terjadi saat ini. Kalaupun merujuk pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka hal yang perlu diingat dan dipahami lagi, kalaupun dalam hal ini pemberhentian memang ada kesalahan terkait tingkah laku, tentu harusnya bisa dilakukan pembinaan dari tingkat kecamatan dan instansi terkait. Namun jika ada indiksi dugaan oknum kades terkait penyalahgunaan dana desa, tentu itu juga butuh proses lebih dulu, sambil menunggu seperti apakah akhirnya apakah sudah ada hasil audit kerugian dari pihak inspektorat.

“Intinya saya hanya sekedar menyarankan, jangan sampai sebuah kesalahan yang bukan kewenangan kita menyatakan bersalah atau tidak, terkesan justru kita ambil alih. Itu adalah kewenangan para penegak hukum. Apalagi saat ini jika oknum kades pondok baru tersebut masih dalam proses sedang berhadapan hukum. menurut saya pihak pemerintah juga tidak pantas memecatnya (memberhentikan). Tentunya kita harus tunggu dulu hingga proses adanya keputusan pengadilan sesuai pasal 41, 42 dan 43,” tutupnya.

Penulis : Meky Alka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!